Direksi Fiktif (Nominee) di Indonesia

 In Articles

Laurences Aulina

Penggunaan nama orang lain untuk dicantumkan sebagai Direksi/Komisaris/Manajer yang konon sering digunakan untuk investasi asing. Hal ini sering terjadi di Indonesia di mana pihak yang menunjuk nominee seringkali dikenal sebagai pihak beneficiary. Nominee mewakili kepentingan beneficiary dan karenanya nominee dalam melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak beneficiary. Jadi, peran nominee mewakili direksi yang ada pada saat itu.

Perjanjian nominee sendiri tidak dikenal dalam ketentuan hukum Indonesia, maka dari itu hal ini memicu timbulnya sengketa. Kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi adalah masalah pembuktian kepemilikan saham serta mengenai tanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga. Secara de Jure saham nominee tersebut adalah mutlak milik nominee, sebab nama mereka lah yang akan tercatat dalam buku daftar pemegang saham perseroan disamping adanya bukti sertifikat saham, namun sebaliknya secara Hal tersebut dapat terjadi juga jika pihak nominee tidak mau mengembalikan saham-saham yang telah dimilikinya tersebut kepada beneficiary.  saham tersebut adalah kepunyaan pihak beneficiary. Hal tersebut dapat terjadi juga jika pihak nominee tidak mau mengembalikan saham-saham yang telah dimilikinya tersebut kepada beneficiary.

Direksi Nominee

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan Perseroan yang melakukan semua kegiatan Perseroan dan karenanya bertindak mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus Perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan perseroan sebagai subyek hukum yang mandiri. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Direktur Nominee adalah seorang Direktur (atau seseorang yang ditunjuk (atau dipinjam namanya) dengan pertimbangan alasan tertentu untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi suatu Perseroan) yang ditunjuk oleh dan untuk mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu dalam rangka melaksanakan kepengurusan atas Perseroan atau untuk mengendalikan jalannya Perseroan.

Adapun beberapa alasan penunjukan Direksi Nominee, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Untuk menyembunyikan identitas daripada pemilik atau direktur dalam kenyataannya (pihak beneficiary), dimana menurut ketentuan hukum negara tertentu kadangkala informasi tentang pendiri atau pemilik perusahaan sedemikian umum yang dapat mengakibatkan siapa saja menjadi kenal dan tahu siapa di balik sebuah perusahaan, atau dikarenakan adanya ketentuan hukum di negara tertentu yang membatasi pihak-pihak tertentu untuk menduduki jabatan Direktur;
  2. Untuk tujuannya menyederhanakan struktur dalam perusahaan, dalam artian nominee tersebut sebagai pihak yang nantinya secara tidak langsung mewakili beneficiary yang bisa saja terdiri dari banyak pihak dengan kepentingan yang sama;
  3. Untuk memperoleh fasilitas komersial dalam transaksi bisnis, yang belum tentu dapat diperoleh si beneficiary apabila ia yang secara langsung mengajukan permohonan untuk fasilitas tersebut;
  4. Untuk kepraktisan dan efisiensi waktu dan biaya dalam praktik kepengurusan perusahaan, dalam rangka ‘jaga-jaga’ seandainya anggota Direksi yang berwenang ternyata sedang tidak berada di tempat karena alasan tertentu, sehingga Direktur Nominee dalam kapasitasnya sebagai Direksi berhak untuk mewakili kepentingan Perseroan yang sifatnya umum (misalnya dalam hal penandatanganan perjanjian, dan sebagainya).

Banyak alasan mengapa beneficiary mempergunakan nominee sebagai perpanjangan tangan mereka dalam perseroan.

Perjanjian Nominee di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam praktik nominee arrangement (pinjam nama) dalam berbisnis dengan menggunakan nama seseorang warga negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu perseroan terbatas atau perusahaan komanditer di Indonesia dilarang di Indonesia.

Praktik nominee arrangement tersebut sesuai dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  diatur bahwa,

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Adapun tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Dan lebih jelasnya juga dinyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (pemilik aslinya). Yang dimaksud di sini adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Walaupun dibuat “Counter Document” seolah-olah sebagai pemilik”, yang diakui sebagai pemilik yang sah di mata hukum adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam akta (nominee).

Sebagai direksi fiktif (nominee) akan memperoleh penghasilan ganda yang diperoleh dari jabatan semula maupun jabatan sebagai beneficiary, sehingga akan dikenakan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas kedua penghasilan tersebut.

Akibat Hukum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama yang diatur dalam pasal 48 angka (1) bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang berarti bahwa kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pihak nominee. Berdasarkan hukum di Indonesia, hak dan kewajiban nominee shareholder / atau pihak nominee adalah hak dan kewajiban selayaknya pemegang saham biasa, karena pemegang saham nominee merupakan pemilik saham yang terdaftar menurut hukum.

Karena pihak nominee diakui sebagai pemegang saham yang terdaftar, maka pihak beneficiary tidak diakui sebagai pemegang saham milik pihak nominee tersebut. Artinya pihak beneficiary ini tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham atas saham milik nominee tersebut. Hal ini juga didasarkan atas perjanjian.

Akibat hukum dari suatu perseroan terbatas yang menggunakan perjanjian nominee tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat normatif pendirian perseroan terbatas dan melakukan penanaman modal, akan tetapi dalam hal ini perseroan terbatas dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pembubaran ini pada umumnya sama seperti proses perkara perdata, yaitu adanya pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu. Di dalam Undang-undang Perseroan terbatas pada pasal 146 diatur bahwa suatu pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas dasar, yaitu:

  1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan terbatas melanggar kepentingan umum atau perseroan terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  3. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan terbatas tidak mungkin dilanjutkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan suatu perseroan terbatas yang menerapkan praktek nominee karena suatu perseroan terbatas yang terdapat praktek nominee dalam saham adalah perseroan terbatas yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain perbuatan yang melanggar hukum, suatu perseroan terbatas yang terdapat praktek nominee dalam saham mempunyai cacat hukum dalam akta pendirian karena terjadi pelanggaran dalam keterangan yang memuat keterangan mengenai nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor sesuai dengan pasal 8 angka (2) huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas.

Recent Posts

Send this to a friend