Memahami Perbedaan Perjanjian Baku dan Klausula Baku

 In Articles

Kenny Wiston

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasala 1 angka 10).

Sedangkan perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya di bakukan syarat-syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam Darus Badrulzaman; Aneka Hukum Bisnis 1994). Dengan demikian perjanjian baku ini sering digunakan berulangkali.

Tentu perjanjian semacam ini telah dipersiapkan sebelumnya dengan ketentuan standard (baku) oleh pelaku usaha dan ditandatangani oleh konsumen yang tidak memiliki posisi tawar. Perjanjian ini dikenal pula dengan istilah adhesive contract atau take it or leave it contract atau kontrak semula jadi. Contoh konkret perjanjian baku semacam ini seperti blanko perjanjian kartu kredit, karcis parker, PO dan sebagainya.

Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara perjanjian baku dan klausula baku. Perjanjian baku berisi sekumpulan klausula yang berarti seluruh isi perjanjian termasuk klausulanya telah dipersiapkan secara sepihak untuk diterima atau ditolak. Sedangkan klausula baku menyoroti kalusula tertentu saja yang menyangkut syarat dan kondisi tertentu yang tidak dapat diutak-atik.

Sikap Mahkamah Agung RI (MARI)

Walaupun terjadi perdebatan antara perjanjian baku dan klausula baku diantara pakar hukum, Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 267/K/Pdt.Sus/2012 justru tidak membedakan perjanjian dan klausula baku dimaksud. MARI malah membatalkan seluruh perjanjian karena termaktub klausula yang dilarang. Terlepas dari argumentasi Tergugat bahwa UU Perlindungan Konsumen hanya mengatur klausula baku namun MARI menilai dan tidak membedakan perjanjian dan klausula baku tersebut sepanjang isi perjanjian termaktub klausula yang dilarang.

Substansi Yang Dilarang

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang:

  1. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  2. hak pengusaha menolak pengembalian barang yang telah dibeli;
  3. hak pengusaha menolak pengembalian uang atas pengembalian barang;
  4. pemberian kuasa tidak terbatas dari konsumen kepada pelaku usaha tas barang yang dibeli secara angsuran;
  5. pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau kemanfaatn jasa yang dibeli oleh konsumen;
  6. hak pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  7. tunduknya konsumen terhapad peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  8. kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli dengan angsuran.

Bahkan larangan tersebut juga meliputi bentuk, letak dan posisi klausula baku tersebut yang sulit dibaca, sulit dimengerti, tersembunyi dan tidak terlihat jelas.

Akibat Hukum

Suatu perjanjian baik berupa perjanjian baku maupun perjanjian yang berisi klausula baku atau substansi yang dilarang maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Recent Posts

Send this to a friend