PENCABUTAN LAPORAN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PADA DELIK BIASA

 In Articles

Laurences Aulina

Pada suatu perkara pidana terdapat 2 jenis delik yang berhubungan dengan proses perkara pidana, yaitu:

  1. Delik aduan
  2. Delik biasa

Pada perkara yang berdasarkan delik aduan bermakna bahwa perkara tersebut hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Karena sifat delik ini adalah berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan, maka hanya yang memasukkan aduan yang memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo tiga bulan sejak hari laporan masuk.

Sedangkan dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Namun, beberapa kasus terjadi penghentian penyidikan setelah laporan dicabut pada perkara delik biasa.

Pencabutan Laporan

Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada beberapa tahap proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor (korban) tidak ingin melanjutkan tuntutannya. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Proses pemeriksaan perkara hanya dapat dilakukan penghentian dengan merujuk pada alasan-alasan yang diatur Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, pencabutan laporan oleh korban dalam perkara delik biasa, bukan merupakan alasan hukum untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara. Sehingga idealnya, polisi harus tetap melakukan pemeriksaan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Mekanisme Restorative Justice

Sistem keadilan pidana di Indonesia yang masih mengedepankan hukuman penjara tidak dapat lagi dijadikan tumpuan sebagai penyelesaian suatu perkara. Bergantung pada jenis dan kondisi perkara, para pihak lebih memilih kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Selain itu, hal ini juga didukung kondisi sosiologis masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang mengedepankan prinsip memaafkan, berdamai serta diiringi dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa ganti kerugian untuk memulihkan keadaan.

Untuk itu, dalam proses penyelesaian perkara pidana perlu pula mengakomodir konsep restorative justice yang dilakukan sejak tahap masuknya laporan polisi. Tujuannya semata-mata agar tercapai keadilan dan pemulihan kondisi yang rusak akibat tindak pidana, dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian yang melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penyidik melalui diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan mekanisme restorative justice. Hal ini berdasarkan ketentuan internal POLRI yaitu:

  1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
  2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
  3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice.
  4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
  5. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa salah satu bentuk pola penyelesaian masalah sosial adalah melalui jalur alternatif, antara lain melalui upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yang diterapkan dengan prinsip-prinsip:

  1. Mengutamakan musyawarah dan mufakat.
  2. Menghargai kearifan lokal/budaya/adat, serta pranata sosial setempat.
  3. Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan lain-lain.
  4. Mengutamakan penerapan strategi Polmas (Community Policing).
  5. Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan sanksi sosial/adat.
  6. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/kesalahannya.
  7. Dalam penyelesaian, tidak ada kepentingan/interest dari pihak lain seperti POLRI, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
  8. Memperhatikan asas ultimum remidium.

Penyelesaian kasus dengan penerapan ADR dilakukan dengan syarat-syarat:

  1. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif.
  2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/negatif terhadap kehidupan masyarakat.
  3. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.
  4. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang (residivis).
  5. Apabila perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata).
  6. Pihak korban harus mencabut laporan/pengaduan.
  7. Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
  8. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku.

Selain tindak pidana ringan penerapan mekanisme ini juga dapat ditemukan pada perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta narkotika. Aturan ini dimuat pada Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Pada penerapannya jika para pihak menerima dan sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan menerapkan mekanisme ini, maka para pihak akan disyaratkan untuk membuat surat pernyataan perdamaian dan mencaput laporan oleh pelapor. Polisi kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan bagi para pihak yang menerangkan bahwa semua pihak mencabut semua keterangannya dan dengan pencabutan semua keterangan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan secara konfrontasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, lalu penanganan terhadap perkara dihentikan.

Kesimpulan

Pada perkara delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga, meskipun pihak yang dirugikan atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Namun, beberapa kasus terjadi penghentian penyidikan setelah laporan dicabut oleh pelapor. Hal ini dimungkinkan dengan menerapkan prinsip restorative justice terutama pada perkara tindak pidana ringan. Selain itu, jenis perkara lain yang dapat menerapkan prinsip ini termuat pada Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Recent Posts

Send this to a friend