HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK

 In News & Events

Andri Frandoni, S.H.,

Memasuki era digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan layanan pertanahan secara elektronik diantaranya mengenai pelayanan hak tanggungan secara digital atau elektronik. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (“Permen ATR/BPN 9/2019”). Pelayanan hak tanggungan secara elektronik dikenal juga dengan istilah Sistem Hak Tanggungan Elektronik (“Sistem HT-el”). Sistem HT-el sebagaimana dimaksud pada Permen ATR/BPN 9/2019 merupakan serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Untuk penyelenggaran Sistem HT-el saat ini masih terbatas dan diselenggarakan secara bertahap menyesuaikan kesiapan data pendukung yang ada.

Adapun Jenis layanan yang terdapat di dalam Sistem HT-el ini meliputi pendaftaran Hak Tanggungan; peralihan Hak Tanggungan; perubahan nama kreditor; dan penghapusan Hak Tanggungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permen ATR/BPN 9/2019, yang dapat menggunakan layanan Sistem HT-el adalah sebagai berikut:

  1. Perseorangan/badan hukum selaku kreditor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan; dan
  2. Aparatur Sipil Negara Kementerian yang bertugas melayani Hak Tanggungan.

Selanjutnya, untuk dapat menggunakan Sistem HT-el, pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Sistem HT-el dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN 9/2019. Mekanisme pelayanan hak tanggungan pada Sistem HT-el secara garis besar adalah sebagai berikut:

  1. Pengguna terdaftar mengajukan permohonan layanan Hak Tanggungan secara elektronik melalui Sistem HT-el yang telah disediakan oleh Kementerian serta melengkapi persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Selanjutnya pemohon harus membuat surat pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data Dokumen Elektronik yang diajukan. Persyaratan permohonan berikut dengan surat pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik;
  3. Khusus mengenai persyaratan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitor;
  4. Permohonan layanan yang telah diterima oleh Sistem HT-el akan diberikan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem. Bukti pendaftataran permohonan dimaksud paling sedikit memuat antara lain nomor berkas pendaftaran permohonan; tanggal pendaftaran permohonan; nama pemohon; dan kode pembayaran biaya layanan;
  5. Permohonan diproses setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi oleh sistem elektronik. Kemudian Sistem HT-el akan menerbitkan hasil layanan hak tanggungan berupa Sertipikat Hak Tanggungan; dan catatan hak tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
  6. Pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dapat dilakukan oleh kreditor dengan cara mencetak catatan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el dan melekatkan hasil cetakan catatan tersebut pada Sertipakt Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.

 

 

Recent Posts

Send this to a friend