HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI DALAM NIKAH SIRI, APAKAH SAH?

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Pada dasarnya suatu perkawinan yang sah dan menurut hukum negara Indonesia merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat serta tercatat di Kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan hal ini di atur di pasal 2 ayat (1) & (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Adapun, sebelum perkawinan berlangsung dapat dibuat perjanjian kawin hal ini tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan:

  • Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  

Maka bagi orang beragama islam, perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan selain yang beragama islam maka akan dicatatkan oleh pegawai pencatatan sipil oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Selain itu, guna menghilangkan keraguan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan ke pencatatan sipil merupakan perkawinan yang tidak sah? Tentu saja perkawinan tersebut tetap sah, bahwa suatu pencatatan perkawinan dipencatatan sipil merupakan sekedar syarat administratif dan tentu tidak mempengaruhi keabsahana perkawinan, keabsahan ini telah dipertegas di dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan:

  • Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam hal keagamaan seperti yang kita ketahui di negara Indonesia bahwa ada 6 (enam) agama yang diakui berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius) maka dari ke-enam agama tersebut pencatatan perkawinannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“PP 40/2019”).

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur ataupun mengenal istilah perkawinan siri, maka dapat diasumsikan bahwa perkawinan siri merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga perkawinan tersebut tidak sama sekali memiliki payung hukum antara suami dan istri.

Kesimpulan apakah perjanjian kawin di dalam perkawinan siri sah dan diakui oleh negara?. Hal ini di atur di dalam pasal 29 atau (1) UU Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yang menyebutkan bahwa:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Maka, dapat dimengerti bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan perlu untuk disahkan oleh pencatatan perkawinan atau oleh pejabat Notaris, apabila perjanjian kawin tersebut tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut hanya dianggap sebagai perjanjian bawah tangan/perjanjian biasa bukan sebagai perjanjian kawin dikarenakan perkawinan siri tersebut hanya dilangsungkan hanya berdasarkan kepercayaan atau agama masing-masing.

Bahwa perjanjian biasa tersebut karena hanya sekedar perjanjian biasa maka perjanjian tersebut hanya tunduk terhadap pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selama perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdata maka kekuatan hukumnya tetap ada namun hanya sebagai perjanjian biasa.

Recent Posts

Send this to a friend