HUKUMNYA KOMPOSISI TIDAK HALAL TERDAPAT PADA PRODUK MAKANAN TOKO YANG BERSETIFIKASI HALAL

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Pada dasarnya aturan yang memayungi penyebaran-penyebaran produk yang diperdagangan di Indonesia telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Aturan ini merupakan salah satu pilar guna menjaga kebinekatungkal ikaan di wilayah Indonesia dimana aturan ini terkhusus dibuat untuk memahami akan perbedaan dalam kebergamaan.

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh aturan ini merupaka Sertifikasi halal. Sertifikasi hala sendiri adalah suatu syarat wajib bagi produk-produk yang diperdagangkan diwilayah Indonesia, kewaijban ini ditekankan di dalam pasal 4 UU JPH yang menyebutkan:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi halal adalah sebagai pagar pemisah antara hidup keberagaman di Indonesia, terutama umat muslim yang sangat berpantangan terhadap beberapa komposisi seperti contoh, babi, alcohol dan lainnya yang dilarang berdasarkan kitab suci Al-Quran. Kehalalan produk merupakan salah satu komponen yang sangat diperhatikan oleh umat muslim dalam konsumsi sehari-hari, pemerhatian ini bukan hanya pada produk itu saja namun juga pada penyediaan, pengolahan hingga penyajian produk itu sendiri. Maka, perlu kepastian hukum dari pesertifikasian halal terhadap toko-toko dan produk yang beredar luas di masyarakat secara bebas.

Pengertian sertifikat halal pada dasarnnya diatur di dalam Pasal 1 angka 10 UU JPH yang menyebutkan, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

MUI atau yang biasa disebut sebagai Majelis Ulama Indoensia (MUI) fungsinya diambil dari halaman MUI sendiri yaitu lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga terpecaya oleh negara untuk urusan-urusan keberagamaan di Indonesia.

Secara aturan bahwa para pemegang sertifikat halal sudah seharusnya mengeluarkan atau memproduksi produk-produk dengan komposisi yang halal. Namun, apakah pernah pemegang sertifikat halal memperdagangkan produk yang tidak halal? Tentu saja, salah satunya pada tahun 2020 lalu pemalsuan daging terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Diduga terjadinnya pemalsuan daging pada saat hari raya idul fitri, daging tersebut merupakan daging oplosan atau yang biasa disebut sebagai daging campuran. Yang awal mulanya diklaim sebagai daging sapi namun pada faktanya daging tersebut merupakan daging sapi yang dicampurkan dengan daging celeng (babi) dan telah teredarkan sebaganya 63 ton.

Maka, dalam hal ini tentu akan menjadi suatu polemik yang berkepanjangan bagi pada umat beragama, oknum-oknum yang melakukan Tindakan ini dapat memicu kemurkaan sebagian penduduk karena hal ini merupakan hal tidak pantas dan dapat menimbulkan kerusuhan antara umat beragama. Namun, hal ini telah ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum.

Bahwa kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal hukumnya berdasarkan Pasal 25 UU JPH menyebutkan wajib untuk:

  1. mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
  2. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
  3. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
  4. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
  5. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Maka, kesimpulannya pelaku usaha adalah wajib hukumnya untuk menjaga produk yang dijualnya tidak berkomposisi bahan-bahan yang diharamkan.

Bagaimana jika terjadi hal-hal seperti kasus di atas apakah ada sanksinya? Ya, tentu bahwa aturan secara tegas telah dituangkan di dalam UU JPH maka secara sistem hukum sanksi tersebut juga akan muncul jika tidak dipatuihi secara praktek, Adapun perkara  ini diatur di dalam Pasal 48 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 UU JPH yang mengatur tentang penjeratan bagi pelaku usaha yang terbukti secar senagaja memperdagang produk yang kandungannya tidak halal, maka pelaku usaha tersebut dapa dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000 (dua milyad rupiah).

KESIMPULAN

Bahwa sudah selayaknya pelaku usaha menjual hanya barang-barang yang sudah teruji untuk diperdagangkan terutama bagi para pemegang sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang telah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bilamana kasus yang serupa terjadi disarankan agar melapor sesegera mungkin kepada petugas berwenang (kepolisian) agar dapat diproses sesuai dengan hukum pidana, selain itu guna menjaga ketertiban umum terutamanya ketertiban beragama, sebaiknya tidak perlu berspekulasi sendiri terhadap kejadian tersebut, bahwa segala aturan hukum telah diatur terhadap setiap perbuatan/Tindakan. Namun segala sesuatunya harus terbukti terlebih dahulu guna proses lebih lanjut secara hukum positif.

Recent Posts

Send this to a friend