HUKUMNYA PERUSAHAAN/OKNUM SECARA SENGAJA MAUPUN TIDAK SENGAJA MENGHILANGKAN IJAZAH KARYAWAN

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Tidak jarang kita temui di lingkungan sekeliling kita guna mendapatkan suatu pekerjaan banyak orang yang rela melakukan apapun demi kelangsungan hidupya dan keluarga, sudah menjadi rahasia umum juga bahwa banyak perusahaan yang memberikan bermacam-macam syarat guna menemukan karyawan yang Obedient (tunduk/patuh) terhadap perusahaan, salah satu syarat tersebut merupakan penahanan ijazah.

Ijazah/surat tanda keluusan (STK) merupakan suatu modal yang diberikan oleh perguruan kepada mahasiswanya guna mencari jati diri dalam suatu lapangan pekerjaan. Modal ini tentu akan menjadi modal utama bagi para muda mudi yang baru merasakan kelulusan dan selain itu STK tersebut menjadi secarik kertas yang perlu untuk dijaga sepenuhnya oleh si pemilik. Namun, bagaimana jika secarik kertas berharga tersebut secara sengaja atau tidak sengaja dihilangkan oleh oknum atau suatu perusahaan tempat dimana anda bekerja? Apakah perusahaan atau oknum tersebut dapat terkena sanksi pidana?

Perlu diketahui terlebih dahulu di dalam kasus ini, bolehkan suatu badan perusahaan melakukan penahanan ijazah di dalam perjanjian kerja?

Bahwa kesepakatan penahanan ijazah oleh badan perusahaan di dalam suatu perjanjian kerja diperbolehkan selama memenuhi syarat syah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

  1. kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Namun, tentu dengan penahanan ijazah ini perlu adanya jaminan-jaminan ataupun kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di dalam perjanjian kerja. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu artikel yang ditulis oleh Juanda Pangaribuan yaitu kesimpulannya bahwa perlu adanya jaminan bagi perusahaan yang menahan ijazah kepada calon karyawan terhadap penahanan ijazah yaitu perusahaan perlu menjamin pengembalian ijazah kepada karyawan ketika kontrak kerja telah berakhir guna tercapainya prestasi kontrak dan kepastian hukum bagi keryawan. Bentuk suatu jaminan oleh perusahaan jika perusahaan tidak memenuhi prestasi serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan jika ijazah tersebut mengalami kerusakan, hilang atau sejenisnya.

Maka, bentuk-bentuk prestasi tersebut perlu diperhatikan di dalam kontrak jika memang ada persyaratan bagi calon karyawan untuk memberikan ijazah asli kepada perusahaan. Hal ini menjadi pagar bagi karyawan untuk menuntut hak yang semestinya dan menghindari adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan kedua belah pihak.

Selain itu, jika dalam kasus setelah perjanjian kerja berakhir perusahaan tetap tidak memberikan ijazah karyawan pada waktu yang telah disepakati maka perusahaan tersebut dapat digugat dengan dasar wanprestasi terhadap perjanjian. Hal ini diatur di dalam pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menghilangkan Ijazah Orang Lain dengan Sengaja

Bahwa suatu kesengajaan dalam merugikan orang lain bukan merupakan hal yang mustahil di dalam dunia pekerjaan, terkadang perkara dendam antar karyawan adalah pemicu terjadinya tindakan-tindakan di luar nalar salah satunya secara sengaja menghilangkan ijazah karyawan. Tindakan ini bukan hanya dilakukan oknum namun dalam dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (perintah atasan maupun berdasarkan tugas dan kewenangan). Maka, dengan kesengajaan ini perlu untuk terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesengajaan guna pembuktian dihadapan hakim,

Tindakan menghilangkan ijazah secara sengaja tersebut dapat dijerat dengan yang menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hukuman denda pasal di atas dapat dilipat gandakan menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Adapun R. Soesilo berpendapat di dalam bukunya buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 279) bahwa alasan agar dapat dikenakan sanksi dengan pasal  406 ayat (1) KUHP adalah perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu:

  • Terdakwa telah membinasakan, merusak dan membuat sehingga tidak bisa digunakan kembali atau menghilangkan sesuatu barang dengan maksud bahwa hal itu sebagai tindakan menghalangi sehingga membuat barang itu tidak ada lagi sebagai contoh (dibakar, dibuang ke laut).
  • Unsur tindakan adalah kesengajaan dan melawan hak.
  • Serta barang tersebut harus kepunyaan/hak milik orang lain sepenuhnya atau sebagian.

Menghilangkan Ijazah Orang Lain Tanpa Sengaja

Dalam hal kehilangan ijazah tersebut tanpa disengaja oleh suatu perusahaan/atau orang yang bertanggungjawab maka hal ini tidak dapat dituntut secara pidana melainkan melalui gugatan perdata. Menurut S.R Sianturi di dalam artikelnya yang berjudul “Akibat Hukum Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja” menyatakan bahwa “akibat dari suatu kealpaan maka penyelesaiannya adalah dibidang hukum perdata”. Atas ketidaksengajaan itu pelaku tidak dapat dipidana atas perbuatannya namun tetap ada pertanggungjawaban secara perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Kesimpulan

Bahwa dalam keadaan adanya kesengajaan di dalam suatu tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau menimbulkan kerugian kepada pihak pemilik ijazah maka ketentuan pidana pasal 406 ayat (1) KUHP berlaku terhadapnya. Namun, jika penghilangan tersebut tanpa adanya kesengajaan maka karena tiada seorang dapat dipidana karena suatu kealpaan penyelesaiannya adalah melalui hukum keperdataan khususnya kasus ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Saran

Terhadap kehilangan tersebut sebagai pihak yang dirugikan tentu selain meminta tanggung jawab secara hukum terhadap pelaku, anda juga dapat mengurus surat keterangan pengganti ijazah anda yakni proses dan dokumen yang dibutuhkan telah dituang di dalam:

  1. Permendikbud 29/2014, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah dasar dan menengah; dan
  2. Permenristekdikti 59/2018, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Namun, sebelum kepengurusan dokumentasi perlu terlebih dahulu melapor kepada pihak berwajib yaitu kantor polisi setempat guna mengurus surat keterangan hilang serta prosedur lainnya yang telah diatur dimasing-masing instansi serta hukum positif.

Recent Posts

Send this to a friend