KONSEKUENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA KONTRAK

 In Articles

Laurences Aulina

Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) menjelaskan pengertian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Meskipun jangka watu kerja telah ditentukan, namun salah satu pihak dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik dari pekerja yang mengajukan resign ataupun pengusaha yang memutus sepihak.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), “Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”. Apa saja konsekuensi hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak ini baik berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak?

Pemutusan Hubungan Kerja

Pada Pasal 151 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diatur mengenai pemutusan hubungan kerja, yaitu:

  • Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
  • Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja serikat buruh.
  • Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sebisa mungkin baik dari pengusaha maupun pekerja untuk menghindari terjadinya PHK, apabila tidak dapat dihindari maka perlu adanya pemberitahuan yang memuat maksud dan alasan PHK. Namun, pemberitahuan tidak diperlukan dalam hal pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, berakhirnya kontrak, pensiun dan meninggal dunia.

Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja

Bagi pekerja PKWT tidak dikenal adanya pesangon, melainkan pemberiang uang kompensasi. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1). Namun, perlu diketahui, pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Kewajiban ini dimuat pada Pasal 17 PP 35/2021 yang menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

Perhitungan besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

  • PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
  • PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah;
  • PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa keria/12 x 1 (satu) bulan upah.

Upah yang menjadi komponen dalam perhitungan uang kompensasi sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) PP No. 35/2021 adalah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap. Namun apabila di Perusahaan, komponen upah tidak terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap, maka dasar perhitungannya adalah Upah Tanpa Tunjangan, sedangkan apabila di Perusahaan, komponen Upah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tidak Tetap, maka dasar perhitungannya adalah Upah Pokok saja.

Perlu diingat bahwa, pengusaha tetap wajib membayarkan kompensasi, meskipun yang memutuskan hubungan kerja adalah pekerja. Hal ini berbeda dengan ketentuan hak atas ganti rugi.

Pekerja PKWT berhak atas ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimuat pada Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, dalam hal pekerja yang mengajukan resign maka pekerja wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja, dan sebaliknya apabila pengusaha mem-PHK pekerja maka ia wajib membayar ganti rugi tersebut.

Kesimpulan

Konsekuensi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya kontrak yaitu berupa kompensasi dan ganti rugi. Bagi Tenaga Kerja Asing PKWT yang di-PHK tidak berhak atas kompensasi. Perhitungan kompensasi yaitu masa kerja yang yang telah dilaksanakan/12 x 1 (satu) bulan upah. Pengusaha tetap wajib membayarkan kompensasi, meskipun yang memutuskan hubungan kerja adalah pekerja.

Kemudian, hak atas ganti rugi yaitu sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya kontrak. Pihak yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi yaitu adalah pihak yang mengakhiri hubungan kerja.

Recent Posts

Send this to a friend