MENELAAH KASUS KEABSAHAN KONTRAK INTERNASIONAL BERBAHASA ASING

 In Articles

Laurences Aulina

Para pihak dalam kontrak komersial internasional memiliki kebebasan berkontrak atau otonomi kehendak untuk menentukan perjanjian mereka, namun kebebasan atau otonomi tersebut tidak tak terbatas. Sebagaimana kontrak pada umumnya, kontrak komersial internasional juga tidak boleh melanggar kepatutan dan kesusilaan serta bertentangan dengan ketertiban umum. Kebebasan dan otonomi tersebut juga dibatasi oleh kaidah hukum memaksa. Kaidah hukum memaksa ini diatur dalam hukum yang berlaku. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi yaitu terkait penggunaan bahasa pada kontrak.

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia

Masyarakat perlu menyadari penggunaan Bahasa Indonesia dalam kegiatan pemerintahan hingga bisnis sudah menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara (UU 24/2009) dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa (PP 63/2019). Sehingga, posisi Bahasa Indonesia lebih diutamakan dibanding bahasa asing lainnya, khususnya dalam perjanjian bisnis.

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada perjanjian bisnis tercantum pada Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 26 Ayat 1 Perpres 63/2019. Kedua Pasal tersebut memuat bunyi yang serupa, yaitu “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa Inggris dapat digunakan dalam perjanjian bisnis dengan kondisi tertentu. Hal ini mengacu pada Pasal 26 ayat 2 Perpres 63/2019 menyatakan setiap perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Kata “juga” dalam Pasal tersebut menandakan bahwa perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing dapat menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris pada ayat (2) tersebut sebagai padanan atau terjemahan perjanjian bisnis Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.

Putusan Terkait Penggunaan Bahasa Asing Pada Kontrak

  • Kasus Nine AM Ltd. dan BKPL

Nine AM Ltd. dan BKPL membuat Loan Agreement yang perjanjiannya hanya dibuat dalam Bahasa Inggris, tanpa translasi dalam Bahasa Indonesia, dengan pilihan hukum yang disepakati adalah hukum Indonesia. Akta Jaminan Fidusia yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dibuat untuk menjamin perjanjian tersebut.

Nine AM Ltd mengirimkan somasi kepada BKPL yang gagal bayar dan tidak melanjutkan pembayaran namun tidak mendapatkan respon. Akhirnya, Nine AM Ltd mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pembayaran pinjaman berikut bunga. BKPL menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap Nine AM Ltd dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan Loan Agreement batal demi hukum karena dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa padanan atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia sehingga melanggar UU No. 24/2009.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan BKPL dan menyatakan Loan Agreement tersebut batal demi hukum berikut Akta Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian accessoirnya, dan memerintahkan BKPL untuk mengembalikan sisa uang pinjamannya kepada Nine AM Ltd.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt Bar yaitu berdasarkan kata “wajib” pada Pasal 31 UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019 sehingga penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian bersifat imperatif. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka Loan Agreement merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang vide Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata.

Di tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan menolak permohonan banding dan kasasi dari Nine AM Ltd.  (Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 601 K/Pdt/2015),

Dalam Putusan Kasasi, Hakim Agung Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Hakim Agung Sudrajad Dimyati berpendapat bahwa judex facti keliru, karena kausa yang halal merupakan syarat objektif dari perjanjian, yang pada hakikatnya adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi, kausa yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian, melainkan materi/isinya.

Dalam pendapat berbeda tersebut juga menyatakan bahwa judex facti tidak mempertimbangkan asas keadilan, karena Nine AM Ltd. tidak mendapat keuntungan dari uang yang dipinjamkan, sementara BKPL mendapat untung dari jasa sewa truk yang dikuasainya.

  • Kasus Ford melawan Cheung

Pada 2008, Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga negara Cina). Sejak 2009 mereka tinggal di Bali dan menjadi pemegang 100% saham dari PT Alba Indah (berbadan hukum Indonesia).

Perkawinan mereka putus karena perceraian. Dalam proses perceraian, keduanya sepakat untuk membagi harta bersama termasuk pembagian kekayaan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Receivable and Liablity Agreement.

April 2019, Ford mentransfer 51% saham tersebut (senilai USD1.500.000) kepada Cheung dengan pembayaran bertahap. Akta perjanjian pembagian saham tersebut tercantum dalam Akta RUPS yang ditulis dalam Bahasa Inggris, tanpa terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Setelah perceraian, Ford berpendapat bahwa Cheung tidak memenuhi sebagian isi perjanjian, sehingga Ford mengajukan gugatan terhadap Cheung, menuntut agar Receivable and Liablity Agreement dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan UU No. 24/2009.

Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa pelanggaran UU No.24/2009 tersebut bukanlah pelanggaran atas syarat sah objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Angka 4 KUHPerdata. Sepanjang motif dibuatnya kontrak bukan motif yang palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan dan/atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. 24/2009 adalah tetap sah (vide Pasal 1336 KUHPerdata).

Selain itu UU No. 24/2009 tidak mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 31, maka syarat untuk mengajukan pembatalan atas kontrak pun mewajibkan pembuktian bahwa pihak yang berkewajiban dapat atau telah merugikan dengan kontrak yang sedemikian itu (vide Pasal 1341 Ayat (3) KUHPerdata) (Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp).

  • Kasus PT. Citra Abadi Kota Persada (CAKP) melawan MDS Investment Holding Ltd. (MDS) dan PT ACR Global Investments (ACR)

CAKP merupakan sebuah perusahaan Indonesia dan MDS perusahaan British Virgin Islands, menandatangani perjanjian pembelian saham PT Perdana Gapuraprima Tbk. (GPRA), sebuah perusahaan publik berbadan hukum Indonesia.

Perjanjian tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris dengan pilihan hukum tunduk pada hukum Indonesia. Perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi telah dilegalisasi oleh pejabat notaris.

Alih-alih melunasi pembayaran kedua, MDS mengajukan persyaratan baru: meminta posisi untuk perwakilannya di pimpinan manajemen perusahaan penanaman modal dan meminta relaksasi untuk pembayaran kedua.

CAKP mengajukan gugatan wanprestasi terhadap MDS, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkannya dengan menyatakan bahwa perjanjian pembelian saham sah dan mengikat, dan memerintahkan kepada CAKP untuk membayar sejumlah kompensasi (Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim).

Dengan mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima (Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT DKI).

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar yang dimaksud, berbunyi “Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia”, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Jakarta, sebelum mengajukan gugatan, CAKP harus terlebih dahulu menerjemahkan perjanjian tersebut dengan penerjemah resmi yang disumpah.

Berbeda dengan putusan-putusan dalam dua perkara di atas, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menentukan apakah perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Indonesia batal demi hukum atau tetap memiliki kekuatan mengikat. Pengadilan Tinggi Jakarta hanya menyatakan bahwa surat perjanjian yang demikian tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti di pengadilan, sebelum diterjemahkan oleh penerjemah resmi yang disumpah.

Analisa dan Pembahasan

Dengan digunakannya kata “wajib” dalam ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan entitas Indonesia, maka penafsiran gramatikal menginterpretasikan ketentuan tersebut sebagai ketentuan imperatif/memaksa. Namun, untuk melihat apakah ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat kaidah hukum memaksa yang didahulukan (overriding mandatory rules), perlu dikaji lebih lanjut.

Tidak semua kaidah hukum yang memaksa memiliki kedudukan didahulukan, hal mana menjadi pandangan umum dalam beberapa konvensi internasional, salah satunya dalam Pasal 9 Rome I (The Regulation of EC No.593/2008) yang menyatakan bahwa hanya peraturan yang menurut negara yang bersangkutan dinilai krusial untuk menjaga kepentingan publik, seperti politik, sosial, dan ekonomi yang merupakan overriding mandatory rules.

Pada tanggal 2 September 2008, Indonesia mengesahkan statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata. Dengan pengesahan statuta tersebut, maka sebagai negara anggota Indonesia terikat pada prinsip-prinsip yang disepakati oleh UNIDROIT, termasuk Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT 2016.

Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT 2016 menyebutkan, overriding mandatory rules dapat diatur sendiri oleh sebuah negara, berasal dari konvensi internasional, kebiasaan masyarakat internasional, atau diadopsi oleh organisasi internasional. Namun, jika suatu ketentuan tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai overriding mandatory rules, maka diperlukan penafsiran untuk itu.

UU No. 24/2009 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 36 UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa bahasa negara adalah Bahasa Indonesia, dan dengan merujuk pada UU No. 24/2009 s, maka kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah peraturan yang krusial untuk menjaga kepentingan publik, yaitu dalam bidang sosial dan politik. Untuk itu ketentuan ini dapat diklasifikasikan sebagai overriding mandatory rules.

Dalam Pasal 3.3.1 Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT 2016 disebutkan bahwa jika peraturan yang memuat kaidah hukum memaksa tidak secara tegas mencantumkan akibat hukum dari pelanggaran peraturan tersebut, maka dalam hal terjadi pelanggaran, para pihak dapat mengajukan gugatan untuk penyelesaian masalah kontraknya jika beralasan.

Dalam kaitannya dengan perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, para penggugat menuntut agar kontrak dibatalkan karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga untuk mencari penyelesaian terbaik perlu dipertimbangkan alasan-alasan penerapan prinsip overriding mandatory rules yang relevan.

Pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian. Namun, dengan melihat alasan lainnya bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut pastilah mengetahui bahwa kontrak yang mereka tanda tangani tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka menjadi tidak adil jika perjanjian tersebut dibatalkan atas tuntutan salah satu pihak yang juga turut andil dalam adanya pelanggaran itu, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat kehendak di dalamnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jenis remedi yang sesuai dengan pelanggaran ini adalah cukup agar para pihak dihukum untuk memperbaiki/melengkapi kontrak mereka dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah resmi yang tersumpah yang dapat diperintahkan untuk dipilih atas kesepakatan para pihak atau ditunjuk langsung oleh pengadilan.

Adanya kepastian mengenai akibat hukum dari pelanggaran ini akan memberikan perlindungan bagi iklim investasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Disamping itu, dengan adanya remedi berupa perbaikan kontrak, akan menjaga kontrak tersebut tetap dapat dilaksanakan (enforceable) sehingga tetap memberikan kemanfaatan.

Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris dalam kontrak tersebut tetap dapat digunakan sebagai padanan atau terjemahan dari naskah kontrak dalam Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman atas kontrak dengan pihak asing, dan selanjutnya kedua belah pihak dapat pula diperintahkan untuk menyepakati bahasa mana yang digunakan dalam hal terjadi perbedaan penafsiran.

Dalam hal terjadi pokok persengketaan lain terkait isi maupun pelaksanaan kontrak tersebut, hal itu merupakan persoalan lain di luar masalah overriding mandatory rules ini. Selanjutnya dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan kontrak, maka bahasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang disepakati dalam kontrak.

Kesimpulan

Penggunaan Bahasa Indonesia terutama pada perjanjian bisnis adalah wajib sebagaimana tertuang pada Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 26 Ayat 1 Perpres 63/2019. Sehingga, apabila perjanjian tersebut tidak memiliki terjemahan Bahasa Indonesia maka dapat dibatalkan. Namun, beberapa yurisprudensi berpendapat berbeda. Dalam hal para pihak yang bersepakat mengetahui jelas isi perjanjian tersebut yaitu sama-sama merupakan pihak asing dengan bahasa utama yang sama, maka remedi yang dapat diberikan yaitu perbaikan kontrak dengan menerjemahkan kontrak tersebut ke dalam Bahasa Indonesia agar tetap dapat dilaksanakan dan menjadi alat bukti hukum yang sah di Pengadilan. Karena pada dasarnya, terjemahan kontrak diperlukan untuk menyamakan pemahaman antara para pihak yang bersepakat.

Recent Posts

Send this to a friend