Istri Bekerja Harta Milik Siapa?

 In Articles

Kenny Wiston

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang diperoleh sepasang suami istri selama pernikahan merupakan harta bersama.

Harta Bersama atau yang lebih dikenal dengan Harta Gono-Gini adalah harta yang didapatkan selama perkawinan. Asal dari harta gono-gini adalah pendapatan dari suami dan atau istri dan harta tersebut statusnya adalah milik bersama walaupun dihasilkan oleh suami saja atau istri saja. Hal ini karena ikatan perkawinan berkonsekuensi menyatukan harta kepemilikan menjadi milik bersama baik itu berupa aset rumah, mobil, tanah, atau tabungan. Oleh karena statusnya yang kepemilikan bersama maka setelah perceraian ketentuannya adalah harta tersebut dibagi dua sama rata atau 50:50. Bisa juga disepakati pembagiannya asal para pihak menyatakan persetujuannya.

Hutang Dan Pajak

Selain itu hutang dalam masa perkawinan juga termasuk tanggungan bersama sehingga termasuk kewajiban bersama yang harus pikul bersama. Oleh karena itu selain harta dibagi dua, hutang juga dibagi dua dalam perkara gugatan gono-gini. Begitu pula halnya dengan perpajakan, penghasilan istri (yang tidak berNPWP) wajib dimasukan dalam SPT suami sebagai akumulasi penghasilan suami.

Bukan Gono Gini

Harta yang tidak termasuk dalam gono-gini adalah hibah dan waris serta harta bawaan. Hal ini karena hibah, waris dan harta bawaan tidak termasuk harta yang dihasilkan dari pendapatan/penghasilan suami atau istri sehingga sumbernya bukan berasal dari perkawinan atau sebelum terjadinya perkawinan dalam hal harta bawaan.

Suami Tidak Bekerja

Bagaimana kalau suami tidak pernah memberikan nafkah selama dalam perkawinan? Kondisi seperti ini hampir sama dengan putusan Mahkamah Agung (“MA”) No. 78 K/AG/1999. Salah satu sebab perceraian adalah suami tidak bekerja. Dalam perkara ini, MA memutuskan harta bersama dibagi rata, masing-masing seperdua. Dapat ditelusuri juga putusan MA No. 424 K/Sip/1959.

Pemahaman bahwa harta bersama dibagi dua masing-masing mendapat bagian juga disebut dalam literatur, meskipun cenderung diserahkan kepada hukum adat (lihat misalnya M. Yahya Harahap [2007: 45]). Bisa jadi, pandangan ini sejalan pula dengan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 UU Perkawinan.

Namun, jika isteri bisa membuktikan di pengadilan telah memberikan tanggung jawab lebih, termasuk membiayai rumah tangga, sangat mungkin pembagiannya lain. Jadi, keadilan dalam konteks ini sangat ditentukan oleh majelis hakim. Pengadilan berwenang menentukan porsi isteri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih besar daripada suami dalam pembagian harta bersama. Jadi, aparat penegak hukum sebaiknya sudah harus berhati-hati dalam pembagian harta bersama apalagi dalam beberapa kasus, suami tidak berpartisipasi signifikan dalam perekonomian keluarga. Hakim agung Abdul Manan (2006: 129) mengingatkan masalah ini: ‘sebaiknya para praktisi hukum lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan’. Ia meminta agar hakim mengambil sikap ‘lentur’ agar keadilan tercapai.

Salah satu contoh kasus semacam ini termuat dalam putusan MA No. 266K/AG/2010. Dalam putusan ini, majelis hakim memberikan ¾ bagian kepada isteri, dan sisanya (1/4 bagian) kepada suami. Pertimbangan majelis adalah: berdasarkan bukti dan fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat (isteri) memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

Kewenangan hakim bukan hanya menentukan proporsionalitas pembagian harta bersama, tetapi juga memutuskan kemungkinan suami membayar nafkah isteri dan anak-anak pasca perceraian. Putusan MA No. 78 K/AG/2001 menentukan jika terjadi perceraian, maka suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah.

Bahkan dalam putusan No. 24K/AG/2003, MA menghukum suami untuk membayar ‘nafkah lampau’ kepada isteri. Majelis hakim yang memutus perkara merujuk pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UU Perkawinan. Majelis menyatakan ‘kelalaian suami memberikan nafkah kepada isterinya pada masa lampau, karena sudah terbukti di persidangan, maka pihak suami wajib memberikan uang nafkah lampau’.

Sita Marital

Terhadap harta bersama dalam perkawinan sering membawa masalah hukum saat terjadinya perceraian. Menurut ketentuan hukum perdata sejak perkawinan dilangsungkan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri yaitu baik terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak, baik saat ini maupun yang akan ada kemudian, termasuk pula atas segala beban hutang suami-istri masing-masing harus pula diperhitungkan menjadi tanggung jawab bersama. Sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara suami dan isteri. Hal ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan mengenai pisah harta oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Hukum positif memberikan perlindungan hukum  berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan pihak suami melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dikenal dengan istilah Sita Marital yang diletakkan atas harta yang diperoleh baik masing-masing atau suami isteri secara bersama-sama selama ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Sehingga pada saat terjadi permasalahan sehubungan dengan harta bersama, pihak yang merasa dirugikan baik suami maupun isteri masih dapat mempertahankan harta bersama tersebut dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab karena semua harta bisa dibekukan dengan cara meletakkan sita marital. Sita marital digunakan untuk memberi perlindungan hukum kepada kedua belah pihak atas keutuhan harta bersama agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga. Sita marital ini diatur jelas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (20). Sita marital bisa diajukan oleh isteri, bila suami memiliki kebiasaan lebih banyak menghabiskan kekayaan bersama untuk pemborosan yang membahayakan harta perkawinan.

Pengalihan Harta Bersama

Bahwa pengalihan harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karenanya apabila salah satu pihak menghibahkan harta bersama harus dengan persetujuan/ijin dari suami/ isterinya terlebih dulu. Pengalihan atas harta bersama yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dilakukan tanpa persetujuan salah satu pasangan, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, karena penghibahan tersebut adalah batal dan merupakan perbuatan melawan hukum.

 

Recent Posts

Send this to a friend