MENYEBARLUASKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN DI SOSIAL MEDIA DIJERAT UU ITE?

 In Articles

Laurences Aulina

Bagi penggunanya, media sosial menjadi alternatif menyampaikan keluhan. Termasuk ketika menghadapi permasalahan dengan seseorang. Sering kali kita temukan masyarakat yang mengeluh mengenai orang lain melalui sosial media secara berlebihan bahkan hingga menyebarluaskan identitas orang tersebut. Permasalahan ini pada akhirnya berujung hingga ke pengadilan dengan dasar pencemaran nama baik.

Tindakan menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, bagaimana jika yang disebarluaskan melalui sosial media merupakan identitas pelaku kejahatan? Apakah tetap dapat dijerat berdasarkan UU ITE?

Pencemaran Nama Baik

Mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE,

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam pasal tersebut jika dirinci terdapat unsur berikut.

  • Perbuatan:
  • mendistribusikan;
  • mentransmisikan;
  • membuat dapat diaksesnya.
  • Melawan hukum:
  • tanpa hak; serta
  • Objeknya:
  • Informasi elektronik dan/atau;
  • dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu, jika mendapatkan kasus pencemaran nama baik, harus melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Karena kasus pencemaran nama baik hanya akan diproses jika pihak yang menjadi korban melakukan pelaporan kasus tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE keberlakuan dan tafsirnya tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 – 311 KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP,

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (3) mengenai batasan dari pencemaran nama baik, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. “

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah :

  • Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
  • Untuk membela diri;
  • Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian pula, orang yang menyampaikan informasi diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan.

Pembuktian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”.

Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks, dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Maka dari itu pula, diperlukan ahli Bahasa untuk menganalisa makna dari kalimat yang dipublikasikan tersebut.

Apabila memang tujuan mempublikasikan pelaku kejahatan hanya sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk turut serta berhati-hati, perlu digaris bawahi setiap kata-kata atau diksi dari postingan tersebut tidak mengandung kalimat yang menghina atau menjatuhkan martabat orang tersebut.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dianggap sebagai “pasal karet” karena tidak ada parameter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. UU ITE pun kerap dijadikan tameng bagi pihak yang dikritik. Mereka yang merasa tersinggung saat dikritik biasanya menggunakan UU ITE untuk melaporkan pihak yang mengkritik ke polisi.

Contoh Kasus

Prita Mulyasari adalah salah satu korban dari berlakunya UU ITE yang kontroversial itu. Pada 13 Mei 2009, Prita Mulyasari ditahan di Lapas Wanita Tangerang, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Permasalahan ini berawal saat Prita memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional, Tangerang. Namun setelah pemeriksaan ia mengeluhkan pelayanan di RS Omni Internasional melalui e-mail. Curhatan Prita soal keluhan pelayanan RS Omni Internasional pun tersebar. Pihak RS Omni akhirnya menggugat Prita. Kasusnya terus berproses hingga Mahkamah Agung.

Prita kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kemudian MA pun mengabulkan PK yang diajukan Prita pada 2012. Prita pun resmi bebas dari jerat pidana akibat UU ITE. Hakim PK mengabulkan untuk membebaskan Prita dengan pertimbangan bahwa Prita sama sekali tidak memiliki tujuan untuk melakukan pencemaran serta tidak dapat dibuktikannya unsur perbuatan melawan hukum.

Sesuai dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan menyerang pada pencemaran. Perbuatan Prita dilakukan demi kepentingan umum, karena itu hapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Lagipula, apa yang ditulis Prita merupakan keluhan yang dirasakannya selama menjalani perawatan yang tidak terdapat perbuatan konkrit yang sifatnya menuduh.

Kesimpulan

Pencemaran nama baik melalui sosial media didasari pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE keberlakuan dan tafsirnya tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 – 311 KUHP. Yang mana pada Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan menyerang pada pencemaran yang salah satunya yaitu demi kepentingan umum. Maka dari itu, sekalipun kita hendak menyebarkan peringatan mengenai pelaku kejahatan kepada orang lain, alangkah baiknya tetap memperhatikan diksi tanpa menjatuhkan martabat dan menghina pelaku tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dianggap sebagai “pasal karet” karena tidak ada parameter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. UU ITE pun kerap dijadikan tameng bagi pihak yang dikritik

Recent Posts

Send this to a friend