Menjaga Prinsip Hukum Tata Negara di Era Teknologi: Demokrasi Online dan Tantangan Transformasi

Amelia Maximova Nababan

Wajah hukum tata negara Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru di tengah arus digitalisasi yang cepat. Teknologi mengubah cara orang berinteraksi dan mengatur negara. Sekarang kita memasuki babak baru dalam demokrasi, yang disebut demokrasi online. Di sini, partisipasi publik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dapat meluas ke ruang maya. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan akses, ada pertanyaan mendasar: mampukah dasar hukum tata negara tetap bertahan? Atau, akan terpengaruh oleh arus transformasi digital yang belum terpetakan sepenuhnya? Melalui pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana hukum tata negara harus beradaptasi dan tetap kokoh pada era ini.

Negara hukum adalah fondasi penting yang menegaskan aturan hukum sebagai landasan utama dan mengatur batasan kekuasaan pemerintah. Di Indonesia, dasar hukum dari negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum,” dan Pasal 2 (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Hukum diatur oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum tata negara ialah disiplin hukum yang fokus pada mekanisme ketatanegaraan, interaksi pemerintah dan rakyat, serta relasi antar lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip kunci hukum tata negara yang harus dijunjung tinggi meliputi:

1. Supremasi Hukum: Prinsip ini adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai acuan untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas-batas hukum.
2. Kedaulatan Rakyat: Istilah “kedaulatan rakyat” mengacu pada kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Artinya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Hal ini berhubungan dengan prinsip hukum tatanegara karena kedekatan yang terjalin antara rakyat dan juga negara dapat menyusun dan merancang undang-undang yang dapat melindungi dan memfasilitasi kepentingan rakyat. Regulasi yang dicanangkan merupakan kebijakan-kebijakan yang meciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, rakyat-rakyat benar memiliki kedaulatan.
3. Tata Pemerintahan yang Baik: Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Konsep ini mencerminkan penyelenggaraan kekuasaan negara secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam konteks hukum tata negara, good governance bukan sekadar prinsip administratif, melainkan merupakan manifestasi dari supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
4. Pemisahan Kontrol Konsep: Dikenal sebagai “pembagian kekuasaan” adalah suatu prinsip dan praktik yang digunakan dalam lingkungan organisasi untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki kontrol penuh atas suatu proses pemerintahan atau aktivitas yang bisa menghasilkan kecurangan atau pelanggaran.

Setelah membahas prinsip-prinsip utama yang membentuk berbagai mekanisme pemerintahan, kita sekarang dapat memahami hambatan yang mungkin dihadapi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini berdampak pada pola hubungan masyarakat, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kemungkinan penyalahgunaan data pribadi individu meningkat karena hal ini berkaitan dengan teknologi yang bebas diakses semua orang. Selain itu, kejahatan siber termasuk kategori serius; mereka dapat merusak infrastruktur yang paling vital, mencuri data sensitif, atau merusak reputasi. Peretasan situs web, perangkat lunak berbahaya (malware), serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dan pencurian identitas adalah beberapa jenis serangan. Kedua hal tersebut terkait dan kita dapat mengingat kasus kejahatan siber di Indonesia.

Berangkat dari situ, bisa dipahami bahwa ketidakmampuan  hukum  modern  dalam  menghadapi  dan  menjangkau masalah  dunia  maya,  menjadikan  dunia  maya  dianggap  sebagai  dunia  tanpa hukum.  Padahal prinsipnya,  dunia  maya  tidak  terlepas  dengan  realitas  dunia  nyata, karena orang atau korporasi yang terlibat hidup di dunia nyata. Maka seharusnya dunia  maya  merupakan  media  dan cybercommunity terikat  dengan  hukum. Dalam hal ini maka diperlukan solusi penagangan yang nyata demi menjaga prinsip hukum tetap teregulasi dengna baik. Konstitusi harus menetapkan hak privasi yang kuat untuk menghadapi perkembangan digital, termasuk peraturan yang jelas tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data oleh pemerintah dan bisnis. Konstitusi juga harus melindungi data pribadi dari penyalahgunaan melalui undang-undanag perlindungan data yang berlaku.

Selanjutnya, dalam dunia digital, konstitusi juga harus melindungi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan pers. Selain itu, diperlukan perubahan dalam promosi akses yang adil dan setara terhadap teknologi informasi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. Selanjutnya konstitusi harus menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik. Perlunya penanggung jawab disebabkan oleh hak asasi manusia, seperti privasi dan non diskriminasi yang sangat penting. Hal terakhir yang perlu diperhatikan konstitusi untuk menyeimbangi tantangan era digital adalah mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan yang berkaitan dengan teknologi. Konstitusi akan dapat menangani tantangan yang muncul sebagai akibat dari pesatnya perubahan dan perkembangan era digital jika diterima dengan benar.

Kesimpulan:

Perkembangan era digital yang pesat menuntut adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip konstitusi agar tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Perlindungan privasi, keamanan data, serta penanggulangan kejahatan siber menjadi aspek krusial yang harus direspons melalui penguatan kerangka hukum yang adaptif. Kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam menangani isu digital menunjukkan urgensi reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang proaktif dan komprehensif untuk mendukung pelaksanaan konstitusi di era digital dan memastikan negara tetap mampu melindungi hak-hak warga negaranya di tengah transformasi teknologi.