PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI OLEH PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

 In Articles

Laurences Aulina

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik, psikis juga materil. Dalam kasus kejahatan yang kerugian korban dalam wujud harta benda, yang diharapkan oleh korban pada umumnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pemidanaannya. Namun, sebagaimana kita ketahui hukum pidana berfokus pada hukuman penjara. Lalu, bagaimanakah pertanggungjawaban ganti rugi terhadap korban tindak kejahatan?

Ganti Kerugian Pada Ranah Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana belum memadai untuk melindungi atau mengakomodasi kepentingan dari korban akibat suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana materiil belum mengatur mengenai pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana namun ada satu pasal yang dimungkinkan untuk melindungi korban dalam hal pemberian ganti rugi yaitu Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan penjelasan sebagai berikut,

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.” Namun, perlu dipahami bahwa pengaturan tersebut tidak menerangkan secara jelas apakah pasal tersebut ditujukkan bagi korban tindak pidana. Apakah ganti kerugian yang dimaksud akan disalurkan bagi korban tindak pidana?

Di luar dari itu semua, pasal tersebut memungkinkan bagi korban untuk menuntut ganti rugi kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana ketentuan yang dimaksud tercantum pada Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Berkaitan dengan pengajuan penggabungan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 98-101 KUHAP maka pihak pihak yang yang berkepentingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
  2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang mederita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
  3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “pelaku tindak pidana”.
  4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan

Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP, terdapat jaminan hukum bagi pihak korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya. Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus ini adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung di dalam KUHAP. Sedangkan, maksud dari pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana. Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidanannya masih sangat jarang dilakukan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Disamping itu juga hanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

  1. Tentang kewenangannya untuk mengadili;
  2. Tentang kebenatan dasar gugatannya;
  3. Tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Upaya hukum lainnya

Adapun upaya korban untuk memperoleh ganti rugi dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya litigasi dan non litigasi.

  1. Permintaan ganti rugi oleh korban kepada tersangka atau pelaku tindak pidana melalui jalur Litigasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:
  • Dengan penggabungan perkara ganti rugi sesuai pasal 98-100 KUHAP;
  • Dengan permohonan Restitusi kepada LPSK;
  • Melalui mekanisme gugatan perdata perbuatan melawan hukum/wanprestasi.
  1. Kemudian upaya melalui jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan yang dilakukan oleh korban untuk memperoleh ganti rugi.

Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Selain itu, terdapat pula praktik penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut. Pihak pelaku/keluarga pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih.

Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku) dan korban membawa surat penyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Jika proses negosiasi tidak dapat dicapai kata sepakat masih di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masingmasing pendapat serta mewarkan jalan ke luar yang baik dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang mengotrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya memfasilitasi saja. Jika mediasi gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian.

Kesimpulan

Upaya korban untuk memperoleh ganti rugi dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya litigasi dan non litigasi. Melalui jalur Litigasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

  • Dengan penggabungan perkara ganti rugi sesuai pasal 98-100 KUHAP. Ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Disamping itu juga hanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini.
  • Dengan permohonan Restitusi kepada LPSK;
  • Melalui mekanisme gugatan perdata perbuatan melawan hukum/wanprestasi.

Kemudian, melalui jalur non litigasi secara Alternative Dispute Resolution (ADR). Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Pada umumnya,  Pihak pelaku/keluarga dan korban telah mengadakan pertemuan sendiri serta telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban. Kemudian, atas negosiasi tersebut korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan

 

Recent Posts

Send this to a friend