BOLEHKAN PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK BANK DILAKUKAN KEPADA NASABAH YANG TIDAK MEMBAYAR HUTANG?

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H.

Utang piutang merupakan suatu permasalahan yang telah menjadi permasalahan umum, yang mana konflik utang piutang merupakan suatu konflik yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat dari jumlah yang kecil hingga jumlah yang cukup fantastis. Tentu suatu utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan debitur yang mana jika debitur tersebut tidak dapat mememuni prestasinya maka debitur dapat dianggap lalai ataupun wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama kreditor. Tentu dalam hal ini ada akibat-akibat hukum maupun sanksi yang muncul terhadap si debitur yang tidak dapat membayar utangnya. Adapun salah satu akibat tersebut adalah pemblokiran rekening/akun dana tabungan debitur oleh pihak bank secara sepihak, yang mana si debitur yang berhutang kepada bank tidak dapat/tidak mampu membayar utangnya tersebut. Dalam hal ini tentunya menjadi dilema bagi para berhutang dimana mereka tidak mempunyai akses sama sekali terhadap hartanya yang telah ditabung disuatu bank. Namun yang menjadi pertanyaan apakah hal ini adalah hal yang diperbolehkan oleh undang-undang? apakah dikarenakan suatu utang yang tidak dapat dibayarkan dapat menjadi suatu tindak pidana? Apakah yang dilakukan pihak bank adalah benar dan apakan tidak ada prosedur lainnya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak? Maka kita akan bahas bersama-sama.

DASAR HUKUM BANK MELAKUKAN PEMBLOKIRAN

Pada kasus di atas yang mana pihak bank melakukan pemblokiran rekening/akun dana tabungan debitur secara sepihak yang mana dikarenakan pihak debitur tidak dapat memenuhi presasinya dalam membayar utangnya, pada dasarnya dalam kasus ini pihak bank terutama para pegawai bank merupakan sebagai alat untuk menjalankan suatu kebijakan yang dibuat oleh pejabat berwenang, Adapun kebijakan yang dimaksud adalah mengenai pemblokiran dan penyitaan simpanan, yang mana aturan ini diatur oleh Bank Indonesia Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/2000”) menyebutkan bahwa:

Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakimdapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Maka dapat disimpulkan disini bahwa pihak bank mempunyai hak untuk menahan ataupun melakukan penblokiran terhadap tabungan debitur, namun dispesifikasikan dalam pasal di atas adalah pada debitur yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana, Adapun yang maksud dengan tersangka definisinya diatur di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan, pengertian dari “terdakwa” terdapat dalam pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sejauh ini tidak ada aturan yang secara tertulis yang menyatakan yang mana pihak bank perlu untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tersangka/terdakwa untuk melakukan pemblokiran rekening/akun dana tabungannya namun dapat disimpulkan dalam PBI 2/19/2000 bahwa dalam kasus pidanapun tidak perlu adanya persetujuan dari Pimpinan BI maka tidak perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu namun pemblokiran tidak dilakukan secara sepihak tentunya harus ada pernyataan dari polisi, jaksa atau hakim, tanpa adanya pernyataan terlebih dahulu maka pihak bank tidak dapat memblokir.

Adapun jika dikhususnya terhadap utang piutang apakah terhadap utang tersebut debitur dapat dipidana?, tentu jawabannya “tidak” yang mana aturan ini telah dibahas sebelumnya di dalam artikel Lalai Dalam Membayar Utang Apakah Dapat Dipidana?  status tersangka/terdakwa ditetapkan hanya pada kasus pidana. dalam hal praktek utang piutang terdapat indikasi penipuan maka hal tersebut perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu. Namun, kesimpulannya praktek utang piutang tidak dapat dipidana.

PEMBLOKIRAN REKENING DALAM WANPRESTASI DEBITUR

Jika kita berbicara mengenai debitur tidak dapat/tidak mampu membayar utang/kreditnya merupakan suatu perkara yang masuk ke dalam ranah hukum perdata maka disini status tersangka/terdakwa tidak diterapkan, namun apakah pihak bank masih tetap bisa untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening/akun dana tabungan debitur secara sepihak? Jawabannya adalah tidak. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur adalah “surat teguran/somasi” yang dilayangkan oleh pihak bank agar debitur dapat menyadari akan prestasi yang harus ia penuhi. Prosedur somasi wajib untuk pihak bank layangkan sebelum pihak bank melakukan gugatan yang menyatakan debitur adalah wanprestasi yang mana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian tidak serta-merta bank melakukan pemblokiran rekening/akun dana tabungan debitur dikarenakan hal ini tidak dibenarkan adanya. Adapun asas kepatutan dan kebiasaan dalam hal bank ingin melakukan somasi terhadap debitur yang dianggap lalai. Dalam contoh bahwa bank melakukan somasi hingga 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari maka hal ini dianggap tidak tepat dikarenakan hal ini sangat bertentangan dengan dengan  Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oIeh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Maka, suatu asas kepatutan serta kebiasaan adalah menjadi suatu dasar bagi pihak bank untuk melalukan somasi agar memberikan tenggat waktu yang wajar untuk debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit.

KESIMPULAN

Maka, dalam hal utang piutang/kredit macet apakah pihak bank dapat melakukan pemblokiran rekening/akun dana tabungan debitur jawabannya adalah “tidak” bank tidak mempunyai hak untuk memblokir rekening/dana tabungan debitur. Adapun bank dapat melakukan upaya pemberitahuan melalui somasi kepada pihak debitur, namun dalam hal somasi pun pihak bank wajib memberikan tenggat waktu yang wajar yang mana harus berasaskan kepada kepatutan dan kebiasaan. Selain itu, dalam ranah hukum pidana pemblokiran dapat dilakukan oleh bank tanpa persetujuan pimpinan BI berdasarkan PBI 2/19/2000. Namun, pemblokiran tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak bank secara sepihak, tetap ada prosedur yang mana pemblokiran rekening/akun dana tabungan bank harus terlebih dahulu dinyatakan polisi, jaksa atau hakim.

Bagaimana apabila pihak bank melakukan pemblokiran rekening/akun dana tabungan secara sepihak? Maka, nasabah dapat melakukan pelaporan/memperkarakan pemblokiran secara sepihak kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK). Yang mana aturan ini diatur di dalam peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Bank, dalam hal ini pihak bank dapat terancam sanksi Pencabutan Izin Kegiatan Usaha. Namun jika setelah diusut pemblokiran tersebut terjadi dikarenakan adanya kelalaian tenaga kerja maka atas kelalaian pejabat bank terancam sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika ditinjau dalam aspek ketenagakerjaan.

Recent Posts

Send this to a friend