SETELAH DIVONIS PIDANA, DAPATKAH DIGUGAT PERDATA?

 In Articles

Gianvilla Erry Chandra A.D.H., S.H., M.Kn.

Melihat dari perspektif kemanusiaan bahwa seseorang yang telah dihukum sekali selayaknya tak perlu dihukum kedua kalinya atas kasus yang sama. Hal demikian merupakan bentuk penerapan asas hukum “ne bis in idem” yang telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan bahwa “setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Selanjutnya apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan diputus oleh pengadilan serta berkekuatan hukum tetap dapat kemudian diajukan gugatan secara perdata atas perbuatan/tindakan pidana yang telah dilakukannya di Pengadilan?. Jawabannya tentu diperbolehkan/dibenarkan secara hukum dikarenakan antara perkara pidana dengan perdata merupakan ranah hukum yang berbeda dan tidak berlaku asas hukum ne bis in idem di atas.

Membahas perbedaan antara hukum pidana dan perdata dilihat bukan hanya dari segi substantifnya saja melainkan juga dari fungsinya. Pada hakekatnya hukum pidana merupakan pengaturan hukum tertulis dimana telah diatur secara sistematis mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ketentuan sanksi di dalamnya. Sedangkan hukum perdata pada hakekatnya mengatur hubungan hukum perseorangan maupun antar perseorangan lainnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek (Hlm. 3) yang menyatakan bahwa:

Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Jika kita teliti lebih dalam lagi terkait putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap seseorang dan setelah itu diajukan gugatan perdata atas perbuatan pidana seseorang tersebut, maka putusan pidana yang telah diputus tersebut dapat dijadikan sebagai suatu bukti konkrit atau alat bukti otentik yang diajukan dalam perkara perdatanya di hadapan majelis hakim, yang dalam hal ini tentunya akan menjadi suatu pertimbangan dan keyakinan bagi hakim bahwa si tergugat memang sebenar-benarnya telah melakukan apa yang digugat.

Dalam praktiknya, hal ini telah diputus sebelumnya dalam perkara perdata, dimana penulis mengutip beberapa pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/PDT.G/2020/PN.SBY, yang diputus pada tanggal 13 Januari 2021 lalu. Dimana hakim secara serta-merta mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar putusan perkara pidana, dengan kutipannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp
92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena pihak Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V baik secara pidana maupun secara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim karena adanya bukti autentik berupa putusan Pengadilan masing-masing:

  1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, atas nama 3 Terdakwa (ketiganya Tergugat dalam perkara a quo);
  2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 1 April 2020 (Bukti P – 666);
  3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P – 667);

KESIMPULAN

Pada hakekatnya seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak serta merta membebaskannya dari tuntutan hukum secara perdata, hal demikian tidak lepas dari perbedaan di antara hukum pidana dan perdata.

Recent Posts

Send this to a friend