UNSUR PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KUHP?

 In Articles

By Gavriel Gulo

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Selain itu, juga tidak sedikit masyarakat yang menganut agama lain seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Dengan beragamnya pengajaran agama-agama tersebut, sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi sikap toleransi dan rasa hormat agar tercipta kedamaian dan ketenteraman dalam bermasyarakat. Namun, tidak jarang kita menemukan praktik-praktik intoleransi dalam beragama yakni seperti kasus penistaan terhadap suatu agama. Penistaan agama sendiri merupakan praktik yang diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata “Penistaan” mempunyai kata dasar nista yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online mempunyai pengertian hina;rendahtidak enak didengaraib; cela; noda. Dengan ditambahkan awalan “pe”  menjadi penista mempunyai arti orang yang menista (kata kerja), dan kemudian diberi akhiran “an” menjadi penistaan mempunyai makna menjelaskan kata kerja yakni menista. Jadi penistaan mempunyai makna yaitu perbuatan yang menghina atau merendahkan.

Sedangkan, “Agama” menurut KBBI adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan dan peribadatan  kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa penistaan agama ialah suatu perbuatan yang menghina atau merendahkan agama yang merupakan ajaran berupa aturan tata keimanan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan atau makhluk hidup lainnya.

Kasus-kasus penistaan agama di Indonesia sendiri masih merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) yang menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

UU No. 1/PNPS/1965 juga mengatur bahwa apabila terdapat seseorang yang melanggar aturan tersebut maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 diatur bahwa apabila dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, juga menambahkan rumusan pasal tindak pidana penistaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penistaan agama dalam Pasal 156a KUHP berbunyi,

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam rumusan pasal tersebut diketahui bahwa  unsur-unsur tindak pidana penistaan agama yang dimana dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Subjek Hukum

Subjek hukum dalam tindak pidana penistaan agama adalah perorangan atau badan hukum.

  1. Perbuatan

– Dilakukan dengan sengaja

– Dilakukan di muka umum

– Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

– Bertujuan supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

  1. Sanksi Pidana

Tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara.

Di dalam memberikan suatu hukuman pidana penjara atas tindak pidana penistaan agama, maka haruslah memenuhi setiap unsur-unsur pasal tersebut dengan melalui sebuah proses pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana dalam suatu persidangan.

KESIMPULAN

Tindak pidana penistaan agama merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Terhadap kasus penistaan agama di Indonesia masih merujuk kepada UU No. 1/PNPS/1965. Di dalam UU tersebut diatur bahwa terhadap orang yang melanggar ketentuan terkait penistaan agama akan diberikan peringatan keras dalam suatu keputusan bersama Menteri. Aturan tersebut juga menambahkan rumusan pasal tindak pidana penistaan agama ke dalam Pasal 156a KUHP dimana mengancam setiap orang yang melakukan tindak pidana penistaan agama dengan ancama pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Penjatuhan hukuman tersebut tentunya harus memenuhi unsur-unsur pasal terkait dan dibuktikan di dalam proses pembuktian dalam suatu proses persidangan pidana terkait tindak pidana penistaan agama.

 

Recent Posts

Send this to a friend